MAKALAH TERLENGKAP : MEWASPADAI ANCAMAN TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

MAKALAH : MEWASPADAI ANCAMAN TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas anugrah Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat membuat makalah mengenai “ Mewaspadai Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) “ yang berhubungan dengan pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan . Makalah yang kami buat ini sebagai sumber informasi pendamping buku pelajaran. Kami menyusun makalah ini berdasarkan materi kurikulum yang berlaku, kami juga berusaha untuk menyesuaikannya dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Jumiati selaku guru bidang studi PKN karena telah berjasa mendidik kami sampai sekarang ini. Kami pun menyadari bahwa kemampuan kami belum seberapa dibandingkan dengan bapak/ibu guru pengajar, kami berharap bahwa Makalah PPKn yang kami buat dapat diterima dan mendapatkan nilai yang memuaskan .

Semoga makalah ini memberikan informasi bagi kita semua dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua .

Makassar, 15 Januari 2018

Kelompok 3

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar * I

Halaman Daftar Isi * II

BAB I PENDAHULUAN ……………...................................................

A. Latar Belakang ……………....................................................................................1

B. Rumusan Masalah .............................……………………………………….…..…1

C. Karakter Yang Akan Dikembangkan …………………………................................2

BAB II PEMBAHASAN ...................................................................

A. ANCAMAN TERHADAP INTEGRASI NASIONAL ……………………………3

1. ANCAMAN DI BIDANG IDEOLOGI ……………………………………….....6

a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia…………………………………....7

b. Pemberontakan DI/TII………………………………………………………..10

2. ANCAMAN DI BIDANG POLITIK……………………………………………14

a. Republik Maluku Selatan (RMS)………………………………………….…15

b. Gerakan Andi Azis…………………………………………………………...20

c. PRRI (PERMESDA)………………………………………………………....24

3. ANCAMAN DI BIDANG EKONOMI…………………………………………30

a. Ancaman Ekonomi Internal………………………………………………….31

1. Inflasi…………………………………………………………………….31

3. Infrastruktural…………………………………………………………..32

4. Kebijakan Ekonomi……………………………………………………..32

b. Ancaman Ekonomi Eksternal……………………………………………….33

1. Ketergantungan Terhadap Asing………………………………………..33

2. Ketergantungan Terhadap Daya Asing………………………………….33

3. Kinerja Ekonomi Yang Baik…………………………………………….33

4. ANCAMAN DI BIDANG SOSIAL……………………………………………34

a. Isu-isu Kemiskinan…………………………………………………………..34

b. Kebodohan…………………………………………………………………..35

c. Kelatarbelakangan…………………………………………………………...35

d. Ketidakadilan………………………………………………………………..35

5. ANCAMAN DI BIDANG BUDAYA…………………………………………..37

6. ANCAMAN DI BIDANG PERTAHANAN & KEAMANAN………………...38

a. Agresi………………………………………………………………………..38

b. Pelanggaran Wilayah………………………………………………………...39

c. Sabotase……………………………………………………………………..39

d. Pemberontakan Bersenjata…………………………………………………..40

e. Aksi Teror Bersenjata……………………………………………………….40

f. Ancaman Laut dan Udara…………………………………………………...40

g. Konflik Komunal............................................................................................41

BAB III PENUTUP .........................................................................

A. Kesimpulan ........................................................................................................38

B. Saran ...................................................................................................................40

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keanekaragaman yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi, karena keanekaragaman yang dimiliki tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Keanekaragaman bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman.

Walaupun keanekaragaman bangsa Indonesia selalu diarahkan pada persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, tetap saja bangsa Indonesia selalu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar Indonesia. Salah satunya adalah ancaman terhadap aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia yang merupakan ancaman non-militer.

B. RUMUSAN MASALAH

1) Apa yang maksud dengan Ancaman Terhadap Integrasi Nasional ?

2) Bagaimanakah Ancaman Integrasi di Bidang Ideologi ?

3) Bagaimanakah Ancaman Integrasi di Bidang Politik ?

4) Bagaimanakah Ancaman Integrasi di Bidang Ekonomi ?

5) Bagaimanakah Ancaman Integrasi di Bidang Sosial ?

6) Bagaimanakah Ancaman Integrasi di Bidang Budaya ?

7) Bagaimanakah Ancaman Integrasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan ?

C. KARAKTER YANG AKAN DIKEMBANGKAN

1) Religius

Keanekaragaman Indonesia adalah Karunia Tuhan yang wajib kita syukuri. Dalam hal ini , agama menjadi landasan dasar sekaligus pedoman atau pandangan hidup dalam tindakan dan perilaku manusia . Sikap Religius menjadi salah satu pegangan seseorang dalam melakukan setiap tindakan yang dimana sikap ini harus selalu mentaati ajaran agama yang dianjurkan agar menjalin kerukunan hidup dan persatuan sehingga tidak terjadi kesalapahaman dan ancaman .

Contoh : Senantiasa percaya dan taat kepada Allah SWT , Selalu berpegang teguh kepada Allah SWT , Selalu bersikap positif dalam tindakan , dll .

2) Cinta Damai

Cinta damai adalah sikap , perkataan , tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya . Mengembangkan karakter cintai damai akan menciptakan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai usaha mewujudkan masyarakat yang sejahreta dan damai .

Contoh : Melerai jika ada yang berkelahi , tidak membuat masalah, berbuat baik pada semua orang , dll

3) Semangat Kebangsaan

Semangat Kebangsaan adalah cara berpikir , bertindak , dan berwawasan dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya

Contoh : Berjiwa Pejuang , Cinta Tanah air , Menjaga persatuan Indonesia dll.

4) Kemandirian

Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas atau maslah yang dihadapi dalam sebuah kehidupan .

Contoh : Tidak bergantung dengan orang lain , Mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu memcahkan masalah yang dihadapi dll.

BAB II

PEMBAHASAN

A. ANCAMAN TERHADAP INTEGRASI NASIONAL

Secara umum , Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari kata Latin yakni integrate yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Kata Nasional berasal dari kata nation (Inggris) yang berarti bangsa. Jadi , Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga tercipta keserasian dan Keselarasan secara nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh.

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda . Hal ini adalah Karunia Tuhan yang wajib kita syukuri . Kemajemukan tersebut dapat menjadi kekuatan dan juga kelemahan apabila persatuan dan kesatuan bangsa goyah . Selain berguna bagi internal Negara , persatuan dan kesatuan juga diperlukan dalam menghadapi ancaman dari luar . Oleh karena itu , keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) menjadi hal yang penting bagi kelangsungan hidup NKRI .

Posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-apek kehidupan sosial, antara lain:

Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan.
Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan.
Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan.
Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan.
Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan.
Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan
Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan continental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan dan timur.

Dengan demikian, maka posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia.

Ancaman memiliki hakikat yang majemuk , berbentuk fisik atau nonfisik , konvensional atau nonkonvesional , global atau local , segera atau mendatang , potensial atau actual , militer atau nonmiliter , langsung atau tidak langsung , dari luar negeri atau luar negeri , serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata .

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Inteljen Negara , Ancaman adalah setiap upaya , pekerjaan , kegiatan , dan tindakan , baik dari dalam negeri maupun luar negeri , yang dinilai dan/atau dibuktikan dapa membahayakan keselamatan bangsa , keamanan , kedaulatan , keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan kepentingan nasional di berbagai aspek , baik ideology , politik , ekonomi , social budaya , maupun pertahanan dan keamanan .

1. ANCAMAN DI BIDANG IDEOLOGI

Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani , terdiri dari dua kata , yaitu idea dan logi. Idea berarti melihat (idean), sedangkan logi berasal dari kata logos yang berarti pengetahuan atau teori. Jadi, ideologi dapat diartikan hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi dapat juga diartikan suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas , pendapat(kejadian) yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup.

Ideologi merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Pentingnya Ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsi ideologi itu sendiri. Fungsi Ideologi ialah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk “memisahkan” kita dari mereka.

Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita, Ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama , untuk mengatasi berbagai pertentangan (konflik) atau ketegangan social, sebagai pembentuk solidaritas (rasa kebersamaan) dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi.

Ideologi merupakan acuan bagi suatu Negara dalam menjalankan pemerintahannya . hal ini bisa saja terancam , karena banyaknya paham – paham yang berusaha untuk menguasai suatu Negara . Ancaman ini dapat berasal dari luar negeri , misalnya masuknya paham komunisme dan liberalisme. Kedua paham ini harus diwaspadai karena dapat merusak sendi – sendi kehidupan bangsa .

Ancaman di bidang ideologi akan berakibat , antara lain sebagai berikut ;

a. Melemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa yaitu Pancasila , sehingga mengakibatkan perilaku masyarakat tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan nilai – nilai Pancasila .

b. Timbulnya gerakan separatis karena perbedaan ideologi .

c. Rusaknya etika dan Moral Bangsa .

Ancaman Integrasi Nasional Dalam Bidang Ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah Negara yaitu Pancasila.

CONTOH KASUS ANCAMAN PADA BIDANG IDEOLOGI

a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)

Pemberontakan PKI ini berlatar belakang ideologi politik Marxisme, Leninisme yaitu ideologi komunis yang menjadi dasar perjuangan PKI, sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila.Pemberontakan ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia ketika sedang berjuang melawan Belanda yang berupaya menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia.

Pemimpin pemberontakan ini adalah Amir Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifudin adalah mantan Perdana Menteri dan menandatangani Perjanjian Renville. Ia merasa kecewa karena kabinetnya jatuh kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948 dan melakukan pemberontakan di Madiun.

Front Demokrasi Rakyat (FDR) ini didukung oleh Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Kelompok ini seringkali melakukan aksi-aksinya antara lain:

1. melancarkan propaganda anti pemerintah,

2. mengadakan pemogokan-pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan misalnya di pabrik karung di Delanggu Klaten.

3. melakukan pembunuhan-pembunuhan misalnya dalam bentrokan senjata di Solo tanggal 2 Juli 1948, Komandan Divisi LIV yakni Kolonel Sutarto secara tiba-tiba terbunuh. Pada tanggal 13 September 1948 tokoh pejuang 1945, Dr. Moewardi diculik dan dibunuh.

Sedangkan Musso adalah Tokoh PKI yang pernah gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1926. Setelah gaga , ia melarikan diri ke luar negeri. Selanjutnya ia pulang ke Indonesia bergabung dengan Amir Syarifuddin untuk mengadakan propaganda-propaganda anti pemerintah di bawah pimpinan Soekarno-Hatta.

Tujuan dari pemberontakkan itu adalah untuk menjatuhkan Negara Indonesia dan menggantinya dengan negara komunis. Aksi pengacauan di Solo yang dilakukan PKI ini selanjutnya meluas dan mencapai puncaknya pada tanggal 18 September 1948. PKI berhasil menguasai Madiun dan sekitarnya seperti Blora, Rembang, Pati, Kudus, Purwadadi, Ponorogo, dan Trenggalek. PKI mengumumkan berdirinya “Soviet Republik Indonesia.” Setelah menguasai Madiun , para pemberontak melakukan penyiksaan dan pembunuhan besar-besaran. Pejabat-pejabat pemerintah, para perwira TNI dan polisi, pemimpin-pemimpin partai, para ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat banyak yang menjadi korban keganasan PKI.

Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Oleh karena itu pemerintah bersama rakyat segera mengambil tindakan tegas terhadap kaum pemberontak. Dalam usaha mengatasi keadaan, Pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Surakarta dan sekitarnya, yang meliputi Semarang, Pati, dan Madiun. Panglima Jenderal Sudirman segera memerintahkan kepada Kolonel Gatot Soebroto di Jawa Tengah dan Kolonel Soengkono di Jawa Timur agar mengerahkan kekuatan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas kaum pemberontak. Karena Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang sakit maka pimpinan operasi penumpasan diserahkan kepada Kolonel A. H. Nasution, Panglima Markas Besar Komando Jawa (MBKD). Walaupun dalam operasi penumpasan PKI Madiun ini menghadapi kesulitan karena sebagian besar pasukan TNI menjaga garis demarkasi menghadapi Belanda, dengan menggunakan dua brigade kesatuan cadangan umum Divisi III Siliwangi dan brigade Surachmad dari Jawa Timur serta kesatuan-kesatuan lainnya yang setia kepada negara Indonesia maka pemberontak dapat ditumpas.

Pada tanggal 30 September 1948 seluruh kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Musso yang melarikan diri ke luar kota dapat dikejar dan ditembak TNI. Sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di hutan Ngrambe, Grobogan, daerah Puwadadi dan dihukum mati. Akhirnya pemberontakan PKI di Madiun dapat dipadamkan meskipun banyak memakan korban dan melemahkan kekuatan pertahanan RI.

Pada tanggal 30 September 1965 PKI kembali melakukan pemberontakkan. Enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Cakrabirawa) yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut.

Pemberontakkan PKI berhasil dipatahkan berkat kesigapan TNI. Akan tetapi, hal ini harus ditebus dengan harga yang mahal. Gerakan 30 September PKI (G 30 S PKI) setidaknya memakan korban enam perwira tinggi TNI yaitu:

1. Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)

2. Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)

3. Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)

4. Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen

5. Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)

6. Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)

Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan beliau, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Selain itu masih banyak orang – orang yang tewas akibat kekejaman PKI selama oprasi pemberontakan. Mereka rela mengorbankan nyawan nya demi mempertahan kan ideologi Negara Indonesia .

b. Pemberontakan DI / TII

Pemberontakan untuk mengubah Ideologi Pancasila dan membentuk NII ( Negara Islam Indonesia ) pernah dilakukan Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) . Gerakan ini berawal dari gagasan Kartosuwiryo untuk membentuk Negara Islam Indonesia (NII). Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII)) pada tanggal 4 Agustus 1949 .

DI/TII ini juga muncul sebagai bentuk sikap penolakan terhadap isu dari Perjanjian Renville . Berdasarkan Perjanjian Renvile , TNI dan para lascar harus meninggalkan kantong-kantong wilayah yang telah mereka kuasai , termasuk wilaya Jawa Barat . Namun Kartosuwiryo dan kawan – kawan menolak meninggalkan Jawa Barat .

DI/TII juga berkembang di berbagai wilayah Indonesia . Diantaranya di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo , di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar , di aceh di pimpin oleh Teuku Daud Bereuh , dan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar .

Dalam menyelesaikan pemberontakan ini , pemerintah melalui TNI melakukan berbagai operasi militer ke daerah – daerah yang dinilai menjadi pusat gerakan ini . Di Jawa Barat diterapkan Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayudha .

2. ANCAMAN DI BIDANG POLITIK

Politik berasal dari bahasa Yunani (politicos) yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Politik merupakan instrument utama untuk menggerakkan pemerintahan sehingga sangat rentan akan terjadinya konflik dan ancaman . Hal ini membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan bahkan dapat menghancurkan suatu negara .

Dalam bidang politik , berbagai ancaman actual yang mungkin akan timbul yaitu terjadinya pertikaian antarkelompok masyarakat akibat terjadinya berbagai perbedaan pendapat dalam memaknai amandemen UUD 1945 , tuntutan otonomi khusus dan kebebasan pers yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral , sehingga akan berpotensi terhadap disentegrasi suatu bangsa . Disintegrasi merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada suatu negara yaitu berupa perpecahan di dalam negara tersebut. Disintegrasi ada yang berkaitan dengan ideologi, kepentingan, dan juga pemerintahan.

Pengertian Ancaman Integrasi Nasional Dalam Bidang Politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatas namakan politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain.

Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah.

Ancaman di bidang politik dapat dilihat dari gerakan separatis . Gerakan Separatis atau Separatisme adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Indonesia yang ingin memisahkan dari Negara Indonesia . Kelompok Separatis telah melakukan berbagai aksi di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia . Aksi – aksi dalam bentuk tindakan kejahatan dan kekerasan itu telah menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat .

CONTOH KASUS ANCAMAN PADA BIDANG POLITIK

a. Republic Maluku Selatan (RMS)

Republik Maluku Selatan (RMS) diproklamasikan oleh sekelompok orang mantan prajurit KNIL dan masyarakat Pro-Belanda yang di antaranya ialah Dr. Christian Robert Steven Soumokil, mantan jaksa agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan RMS ini merupakan suatu gerakan yang tidak hanya ingin memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur melainkan untuk membentuk Negara sendiri yang terpisah dari wilayah RIS. Pada awalnya, Soumokil, salah seorang mantan jaksa agung NIT ini, juga pernah terlibat dalam pemberontakan Andi Azis. Akan tetapi, setelah upayanya untuk melarikan diri, akhirnya dia berhasil meloloskan diri dan pergi ke Maluku. Selain itu, Soumokil juga dapat memindahkan anggota KNIL dan pasukan Baret Hijau dari Makasar ke Ambon.

Chris Soumokil, Proklamator Republik Maluku Selatan (RMS)

1. Penyebab / Latar Belakang Pemberontakan RMS

Pemberontakan Andi Azis, Westerling, dan Soumokil memiliki kesamaan tujuan yaitu, mereka tidak puas terhadap proses kembalinya RIS ke Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI). Pemberontakan yang mereka lakukan mengunakan unsur KNIL yang merasa bahwa status mereka tidak jelas dan tidak pasti setelah KMB. Keberhasilan anggota APRIS mengatasi keadaan yang membuat masyarakat semakin bersemangat untuk kembali ke pangkuan NKRI. Namun, dalam usaha untuk mempersatukan kembali masyarakat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi beberapa hambatan yang diantaranya terror dan intimidasi yang di tujukan kepada masyarakat, terlebih setelah teror yang dibantu oleh anggota Polisi yang telah dibantu dengan pasukan KNIL bagian dari Korp Speciale Troepen yang dibentuk oleh seorang kapten bernama Raymond Westerling yang bertempat di Batujajar yang berada di daerah Bandung. Aksi teror yang dilakukannya tersebut bahkan sampai memakan korban jiwa karena dalam aksi terror tersebut terjadi pembunuhan dan penganiayaan. Benih Separatisme-pun akhirnya muncul. Para biokrat pemerintah daerah memprovokasi masayarakat Ambon bahwa penggabungan wilayah Ambon ke NKRI akan menimbulkan bahaya di kemudian hari sehingga seluruh masyarakat diingatkan untuk menghindari dan waspada dari ancaman bahaya tersebut.

Pada tanggal 20 April tahun 1950, diajukannya mosi tidak percaya terhadap parlemen NIT sehingga mendorong kabinet NIT untuk meletakan jabatannya dan akhirnya kabinet NIT dibubarkan dan bergabung ke dalam wilayah NKRI. Kegagalan pemberontakan yang di lakukan oleh Andi Abdoel Azis (Andi Azis) menyebabkan berakhirnya Negara Indonesia Timur. Akan tetapi Soumokil bersama para anggotanya tidak akan menyerah untuk melepaskan Maluku Tengah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indoneisa. Bahkan dalam perundingan yang berlangsung di Ambon dengan pemuka KNIL beserta Ir. Manusaman, ia mengusulkan supaya daerah Maluku Selatan dijadikan sebagai daerah yang merdeka, dan bila perlu seluruh anggota dewan yang berada di daerah Maluku Selatan dibunuh. Namun, usul tersebut ditolak karena anggota dewan justru mengusulkan supaya yang melakukan proklamasi kemerdekaan di Maluku Selatan tersebut adalah Kepala Daerah Maluku Selatan, yaitu J. Manuhutu. Akhirnya, J. Manuhutu terpaksa hadir pada rapat kedua di bawah ancaman senjata.

2. Tujuan Pemberontakan RMS di Maluku

Pemberontakan RMS yang didalangi oleh mantan jaksa agung NIT, Soumokil bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum diproklamasikannya Republik Maluku Selatan (RMS), Gubernur Sembilan Serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan RI. Di sisi lain, dalam menjelang proklamasi RMS, Soumokil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dan dimasukkan ke penjara karena dukungannya terhadap NKRI dipandang buruk oleh Soumokil. Dan pada tanggal 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS), dengan J.H Manuhutu sebagai Presiden dan Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri. Para menterinya terdiri atas Mr.Dr.C.R.S Soumokil, D.j. Gasperz, J. Toule, S.J.H Norimarna, J.B Pattiradjawane, P.W Lokollo, H.F Pieter, A. Nanlohy, Dr.Th. Pattiradjawane, Ir.J.A. Manusama, dan Z. Pesuwarissa.

Pada tanggal 27 April 1950 Dr.J.P. Nikijuluw ditunjuk sebagai Wakil Presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haang, Belanda, dan pada 3 Mei 1950, Soumokil menggantikan Munuhutu sebagai Presiden Rakyat Maluku Selatan. Pada tanggal 9 Mei, dibentuk sebuah Angkatan Perang RMS (APRMS) dan Sersan Mayor KNIL, D.J Samson diangkat sebagai panglima tertinggi di angkatan perang tersebut. Untuk kepala staf-nya, Soumokil mengangkat sersan mayor Pattiwale, dan anggota staf lainnya terdiri dari Sersan Mayor Kastanja, Sersan Mayor Aipassa, dan Sersan Mayor Pieter. Untuk sistem kepangkatannya mengikuti system dari KNIL.

3. Upaya Penumpasan Pemberontakan RMS di Maluku

Dalam upaya penumpasan, pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan cara berdamai. Cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu, dengan mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh seorang tokoh asli Maluku, yakni Dr. Leimena. Namun, misi yang diajukan tersebut ditolak oleh Soumokil. Selanjutnya misi perdamaian yang dikirim oleh pemerintah terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu langsung dengan pengikut Soumokil.

Karena upaya perdamaian yang diajukan oleh pemerintah tidak berhasil, akhirnya pemerintah melakukan operasi militer untuk membersihkan gerakan RMS dengan mengerahkan pasukan Gerakan Operasi Militer (GOM) III yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama A.E Kawilarang, yang menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Setelah pemerintah membentuk sebuah operasi militer, penumpasan pemberontakan RMS pun akhirnya dilakukan pada tanggal 14 Juli 1950, dan pada tanggal 15 Juli 1950, pemerintahan RMS mengumumkan bahwa Negara Republik Maluku Selatan sedang dalam bahaya. Pada tanggal 28 September, pasukan militer yang diutus untuk menumpas pemberontakan menyerbu ke daerah Ambon, dan pada tanggal 3 November 1950, seluruh wilayah Ambon dapat dikuasai termasuk benteng Nieuw Victoria yang akhirnya juga berhasil dikuasai oleh pasukan militer tersebut.

Dengan jatuhnya pasukan RMS yang berada di daerah Ambon, maka hal ini membuat perlawanan yang dilakukan oleh pasukan RMS dapat ditaklukan. Pada tanggal 4 sampai 5 Desember, melalui selat Haruku dan Saparua, pusat pemerintahan RMS beserta Angkatan Perang RMS berpindah ke Pulau Seram. Pada tahun 1952, J.H Munhutu yang tadinya menjabat sebagai presiden RMS tertangkap di pulau Seram, Sementara itu sebagian pimpinan RMS lainnya melarikan diri ke Negara Belanda. Setelah itu, RMS kemudian mendirikan sebuah organisasi di Belanda dengan pemerintahan di pengasingan (Government In Exile).

Beberapa tokoh dari pimpinan sipil dan militer RMS yang tertangkap akhirnya dimajukan ke meja hijau. Pada tanggal 8 Juni 1955, hakim menjatuhi sanksi hukuman tehadap :

1. J.H Munhutu, Presiden RMS di Hukum selama 4 Tahun

Albert Wairisal, menjabat sebagai Perdana Menteri Dalam Negeri di jatuhi hukuman 5 Tahun
D.J Gasper, menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di jatuhi hukuman 4 ½ Tahun
J.B Pattirajawane, menjabat sebagai Menteri Keuangan di jatuhi hukuman selama 4 ½ Tahun
G.G.H Apituley, menjabat sebagai Menteri Keuangan di jatuhi hukuman selama 5 ½ Tahun
Ibrahim Oharilla, menjabat sebagai Menteri Pangan di jatuhi hukuman selama 4 ½ Tahun
J.S.H Norimarna, menjabat sebagai Menteri Kemakmuran di jatuhi hukuman selama 5 ½ Tahun
D.Z Pessuwariza, menjabat sebagai Menteri Penerangan di jatuhi hukuman selama 5 ½ Tahun
Dr. T.A Pattirajawane, menjabat sebagai Menteri Kesehatan di jatuhi hukuman selama 3 Tahun
F.H Pieters, menjabat sebagai Menteri Perhubungan di jatuhi hukuman selama 4 Tahun
T. Nussy, menjabat sebagai Kepala Staf Tentara RMS di jatuhi hukuman selama 7 tahun
D.J Samson, menjabat sebagai Panglima Tertinggi Tentara RMS di jatuhi hukuman selama 10 Tahun

Sementara itu, Dr. Soumokil, pada masa itu ia masih bertahan di hutan-hutan yang berada di pulau Seram sampai akhirnya ditangkap pada tanggal 2 Desember 1963. Pada Tahun 1964, Soumokil dimajukan ke meja hijau. Selama persidangan Soumokil berlangsung, meskipun ia bisa berbahasa Indonesia, namun pada saat itu ia selalu memakai Bahasa Belanda, sehingga pada saat persidangan di mulai, hakim mengutus seorang penerjemah untuk membantu persidangan Soumokil. Akhirnya pada tanggal 24 April 1964, Soumokil akhirnya dijatuhi hukuman mati. Eksekusi pun dilaksanakan pada tanggal 12 April 1966 dan berlangsung di Pulau Obi yang berada di wilayah kepulauan Seribu di sebelah Utara Kota Jakarta.

Sepeninggal Soumokil, sejak saat itu RMS berdiri di pengasingan di Negeri Belanda. Pengganti Soumokil adalah Johan Manusama. Ia menjadi presiden RMS pada tahun 1966-1992, selanjutnya digantikan oleh Frans Tutuhatunewa sampai tahun 2010 dan kemudian digantikan oleh John Wattilete.

b. Gerakan Andi Azis

1. Latar Belakang Pemberontakan Andi Azis

Pemberontakan di bawah naungan Andi Azis ini terjadi di Makassar yang diawali dengan adanya konflik di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan yang berlangsung di Makassar ini terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti federal, mereka mendesak NIT supaya segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu di sisi lain terjadi sebuah konflik dari kelompok yang mendukung terbentuknya Negara Federal. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya kegaduhan dan ketegangan di masyarakat.

Untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, maka pada tanggal 5 April 1950 pemerintah mengutus pasukan TNI sebanyak satu Batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Namun kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai mengancam kedudukan kelompok masyaraat pro-federal. Selanjutnya para kelompok masyarakat pro-federal ini bergabung dan membentuk sebuah pasukan “Pasukan Bebas” di bawah komando kapten Andi Azis. Ia menganggap bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pemberontakan Andi Azis adalah :

· Menuntut bahwa keamanan di Negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas KNIL saja.

· Menentang campur tangan pasukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) terhadap konflik di Sulawesi Selatan.

· Mempertahankan berdirinya Negara Indonesia Timur.

2. Dampak Pemberontakan Andi Aziz

Pada tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Azis menyerang markas Tentara Nesional Indonesia (TNI) yang bertempat di Makassar, dan mereka pun berhasil menguasainya. Bahkan, Letkol Mokoginta berhasil ditawan oleh pasukan Andi Azis. Akhirnya, Ir.P.D Diapri (Perdana Mentri NIT) mengundurkan diri karena tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Andi Azis dan ia digantikan oleh Ir. Putuhena yang pro-RI. Pada tanggal 21 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai Wali Negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

3. Upaya Penumpasan Pemberontakan Andi Aziz

Untuk menanggulangi pemberontakan yang di lakukan oleh Andi Azis, pada tanggal 8 April 1950 pemerintah memberikan perintah kepada Andi Azis bahwa setiap 4 x 24 Jam ia harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah ia lakukan. Untuk pasukan yang terlibat dalam pemberontakan tersebut diperintahkan untuk menyerahkan diri dan melepaskan semua tawanan. Pada waktu yang sama, dikirim pasukan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan.

Tanggal 15 April 1950, Andi Azis pergi ke Jakarta setelah didesak oleh Sukawati, Presiden dari Negara NIT. Namun karena keterlambatannya untuk melapor, Andi Azis akhirnya ditangkap dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan untuk pasukan TNI yang dipimpin oleh Mayor H. V Worang terus melanjutkan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 21 April 1950, pasukan ini berhasil menguasai Makassar tanpa adanya perlawanan dari pihak pemberontak.

Pada Tanggal 26 April 1950, anggota ekspedisi yang dipimpin oleh A.E Kawilarang mendarat di daratan Sulawesi Selatan. Keamanan yang tercipta di Sulawesi Selatan-pun tidak berlangsung lama karena keberadaan anggota KL-KNIL yang sedang menunggu peralihan pasukan APRIS keluar dari Makassar. Para anggota KL-KNIL memprovokasi dan memancing emosi yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pasukan KL-KNIL dengan pasukan APRIS.

Pertempuran antara pasukan APRIS dengan KL-KNIL berlangsung pada tanggal 5 Agustus 1950. Kota Makassar pada saat itu sedang berada dalam kondisi yang sangat menegangkan karena terjadinya peperangan antara pasukan KL-KNIL dengan APRIS. Pada pertempuran tersebut pasukan APRIS berhasil menaklukan lawan, dan pasukan APRIS-pun melakukan strategi pengepungan terhadap tentara-tentara KNIL tersebut.

Tanggal 8 Agustus 1950, pihak KL-KNIL meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya sudah tidak menguntungkan lagi untuk perperang dan melawan serangan dari lawan. Perundingan tersebut akhirnya dilakukan oleh Kolonel A.E Kawilarang dari pihak RI dan Mayor Jendral Scheffelaar dari pihak KL-KNIL. Hasil perundingan kedua belah pihakpun setuju untuk menghentikan baku tembak yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di daerah Makassar tersebut, dan dalam waktu dua hari pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar.

c. PRRI (PERMESTA)

1. Latar Belakang Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Awal Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan PERMESTA sebenarnya sudah muncul pada saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 dan pada saat bersamaan Divisi Banteng diciutkan sehingga menjadi kecil dan hanya menyisakan satu brigade. Brigade ini pun akhirnya diperkecil lagi menjadi Resimen Infanteri 4 TT I BB. Hal ini memunculkan perasaan kecewa dan terhina pada para perwira dan prajurit Divisi IX Banteng yang telah berjuang mempertaruhkan jiwa dan raganya bagi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu juga, terjadi ketidakpuasan dari beberapa daerah yang berada di wilayah Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah.

Ketidakpuasan tersebut akhirnya memicu terbentuknya dewan militer daerah yaitu Dewan Banteng yang berada di daerah Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956. Dewan ini diprakarsai oleh Kolonel Ismail Lengah (mantan Panglima Divisi IX Banteng) bersama dengan ratusan perwira aktif dan para pensiunan yang berasal dari Komando Divisi IX Banteng yang telah dibubarkan tersebut. Letnan Kolonel Ahmad Husein yang saat itu menjabat sebagai Komandan Resimen Infanteri 4 TT I BB diangkat menjadi ketua Dewan Banteng. Kegiatan ini diketahui oleh KASAD dan karena Dewan Banteng ini bertendensi politik, maka KASAD melarang perwira‑perwira AD untuk ikut dalam dewan tersebut. Akibat larangan tersebut, Dewan Banteng justru memberikan tanggapan dengan mengambil alih pemerintahan Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muloharjo, dengan alasan Ruslan Muloharjo tidak mampu melaksanakan pembangunan secara maksimal.

Selain Dewan Banteng yang bertempat di daerah Sumatra Barat, di Medan terdapat juga Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium I, pada tanggal 22 Desember 1956. Dan juga di Sumatra Selatan terbentuknya Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letkol Barlian.

Selain itu pemberontakan ini juga disebabkan karena ada pengaruh dari PKI terhadap pemerintah pusat dan hal ini menimbulkan terjadinya kekecewaan pada daerah tertentu. Keadaan tersebut diperparah dengan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berada di dalam pemerintah pusat, tidak terkecuali Presiden Soekarno.

Selanjutnya, PRRI membentuk Dewan Perjuangan dan tidak mengakui kabinet Djuanda. Dewan Perjuangan PRRI akhirnya membentuk Kabinet baru yang disebut Kabinet Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (Kabinet PRRI). Pembentukan kabinet ini terjadi pada saat Presiden Soekarno sedang melakukan kunjungan kenegaraan di Tokyo, Jepang. Pada tanggal 10 Februari 1958, Dewan Perjuangan PRRI melalui RRI Padang mengeluarkan pernyataan berupa “Piagam Jakarta” yang berisi sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Soekarno supaya “bersedia kembali kepada kedudukan yang konstitusional, menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar UUD 1945 serta membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan…”. Tuntutan tersebut antara lain :

Mendesak kabinet Djuanda supaya mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.
Mendesak pejabat presiden, Mr. Sartono untuk membentuk kabinet baru yang disebut Zaken Kabinet Nasional yang bebas dari pengaruh PKI (komunis).
Mendesak kabinet baru tersebut diberi mandat sepenuhnya untuk bekerja hingga pemilihan umum yang akan datang.
Mendesak Presiden Soekarno membatasi kekuasaannya dan mematuhi konstitusi.
Jika tuntutan tersebut di atas tidak dipenuhi dalam waktu 5×24 jam maka Dewan Perjuangan akan mengambil kebijakan sendiri.

Setelah tuntutannya di tolak, PRRI membentuk sebuah Pemerintahan dengan anggota kabinetnya. Pada saat pembangunan Pemerintahan tersebut di mulai, PRRI memperoleh dukungan dari PERMESTA dan rakyat setempat.

Pada tanggal 2 Maret 1957, di Makasar yang berada di wilayah timur Negara Indonesia terjadi sebuah acara proklamasi Piagam Perjuangan Republik Indonesia (PERMESTA) yang diproklamasikan oleh Panglima TT VII, Letkol Ventje Sumual. Pada hari berikutnya, PERMESTA mendukung kelompok PRRI dan pada akhirnya kedua kelompok itu bersatu sehingga gerakan kedua kelompok itu disebut PRRI/PERMESTA. Tokoh-tokoh PERMESTA terdiri dari beberapa pasukan militer yang diantaranya adalah Letnan Kolonel D.J Samba, Letnan Kolonel Vantje Sumual, Letnan Kolonel saleh Lahade, Mayor Runturambi, dan Mayor Gerungan.

2. Tujuan Dari Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Tujuan dari pemberontakan PRRI ini adalah untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh, sebab pada saat itu pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang berada di daerah Pulau jawa. PRRI memberikan usulan atas ketidakseimbangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Meskipun alasan yang dilakukan oleh PRRI ini benar, namun cara yang digunakan untuk mengoreksi pemerintah pusat itu salah. PRRI menuntut kepada pemerintah pusat dengan nada paksaan, sehingga pemerintah menganggap bahwa tuntutannya itu bersifat memberontak. Hal tersebut menimbulkan kesan bagi pemerintah pusat bahwa PRRI adalah suatu bentuk pemberontakan. Akan tetapi, jika PRRI itu dikatakan sebagai pemberontak, hal ini merupakan anggapan yang tidak tepat sebab sebenarnya PRRI ingin membenahi dan memperbaiki sistem pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat, bukan untuk menjatuhkan pemerintahan Republik Indonesia.

Karena ketidakpuasan PRRI terhadap keputusan pemerintah pusat, akhirnya PRRI membentuk dewan-dewan daerah yang terdiri dari Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda. Pada tanggal 15 Februari 1958, Achmad Husein memproklamasikan bahwa berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dengan Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana menterinya. Proklamasi PRRI tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia bagian Timur. Tidak lama setelah proklamasi PRRI dilakukan, pasukan gerakan PERMESTA memutuskan untuk bergabung ke dalam kelompok PRRI.

3. Usaha Pemerintah Untuk Menumpas Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Terjadinya pemberontakan PRRI/PERMESTA ini mendorong pemerintahan RI untuk mendesak Kabinet Djuanda dan Nasution aupaya menindak tegas pemberontakan yang dilakukan oleh organisasi PRRI/PERMESTA tersebut. Kabinet Nasution dan para mayoritas pimpinan PNI dan PKI menghendaki supaua pemberontakan tersebut untuk segera di usnahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, untuk pimpinan Masyumi dan PSI yang berada di Jakarta sedang mendesak adanya perundingan dan penyelesaian secara damai. Namun pada akhirnya, pemerintah RI memilih untuk menindak para pemberontak itu dengan tegas. Pada akhir bulan Februari, Angkatan Udara Republik Indonesia memulai pengeboman instansi-instansi penting yang berada di kota Padang, Bukit Tinggi, dan Manado.

Pada awal bulan Maret, pasukan dari Divisi Diponogoro dan Siliwangi yang berada di bawah pimpinan Kolonel Achmad Yani didaratkan di daratan Pulau Sumatera. Sebelum pendaratan itu dilakukan, Nasution telah mengiriman Pasukan Resmi Para Komando Angkatan Darat di ladang-ladang minyak yang berada di kepulauan Sumatera dan Riau. Pada tanggal 14 Maret 1958, daerah Pecan Baru berhasil dikuasai, dan Operasi Militer kemudian dikerahkan ke pusat pertahanan PRRI. Pada tanggal 4 Mei 1958 Bukit tinggi berhasil dikuasai dan selanjutnya Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) membereskan daerah-daerah bekas pemberontakan PRRI. Pada penyerangan tersebut, banyak pasukan PRRI yang melarikan diri ke area perhutanan yang berada di daerah tersebut.

Untuk melancarkan penumpasan terhadap Pemberontakan tersebut, pemerintah membentuk sebuah pasukan Operasi Militer yang operasinya disebut Operasi Merdeka pada bulan April 1958 dan operasi tersebut di pimpin oleh Letkol Rukminto Hendradiningrat. Organisasi PERMESTA diduga mendapatkan bantuan dari tentara asing, dan bukti dari bantuan tersebut adalah jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh A.L Pope (Seorang Warga negara Amerika) yang tertembak jatuh di Ambon pada tanggal 18 Mei 1958. Pada tanggal 29 Mei 1961, Achmad Husein menyerahkan diri, dan pada pertengahan tahun 1961, para tokoh-tokoh yang bergabung dalam gerakan PERMESTA juga menyerahkan diri.

4. Dampak Dari Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan PRRI/PERMESTA ini membawa dampak besar terhadap hubungan dan politik luar negeri Indonesia. Dukungan dari negara Amerika Serikat terhadap pemberontakan tersebut membuat hubungan antara Indonesia dengan Amerika menjadi tidak harmoni .

Akibat dari pemberontakan ini, pemerintah pusat akhirnya membentuk sebuah pasukan untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI. Hal ini mengakibatkan pertumpahan darah dan jatuhnya korban jiwa baik dari TNI maupun PRRI. Selain itu, pembangunan menjadi terbengakalai dan juga menimbulkan rasa trauma di masyarakat Sumatera terutama daerah Padang.

3. ANCAMAN DIBIDANG EKONOMI

Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan Internasional.ancaman ekonomi dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Ancaman Internal, dapat berupa inflasi, pengangguran, infranstruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas.

2. Ancaman Eksternal, dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidak siapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan pada pihak asing.

Pada saat ini ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara.

Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.
Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi diantaranya:

1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya bataa-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri.

2. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor.

3. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kelah dan yang menang. Pihak yang menangakan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas.

4. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan.

5. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil.

Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk .

Berikut ini adalah Ancaman Integrasi di Bidang Ekonomi :

CONTOH KASUS ANCAMAN PADA BIDANG EKONOMI

a. Ancaman Internal

1. Inflasi

Adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Tingkat inflasi yang cenderung tinggi dapat membawa pengaruh antara lain mengurangi kegairahan dan penanaman modal atau pengusaha tidak terjadinya pertumbuhan ekonomi mengurangi daya beli masyarakat untuk mengatasi meningkatnya inflasi antara lain menaikkan tarif pajak pengawasan harga pemerintah dapat mengatur pengeluaran dan penerimaan Negara

2. Pengangguran

Pengangguran yang cenderung meningkat dapat membawa pengaruh antara lain menurunnya produktivitas , berkurangnya pendapatan negara dari pajak , menurunnya daya beli masyarakat, menurun kan investasi pengusaha, meningkatnya Angka kemiskinan dan kecenderungan meningkatnya angka kriminal . Cara untuk mengatasi pengangguran antara lain dengan memperbaiki pasar tenaga kerja menyediakan program pelatihan dan menciptakan program padat karya

3. Infrastruktur

Infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah dapat memiliki pengaruh antara lain tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah sarana dan prasarana seperti kesehatan dan pendidikan yang memadai tidak ditemui di seluruh wilayah serta produktivitas masyarakat tidak merata . Cara mengatasi nya antara lain:

1. Membuat rancangan kerja arahan langsung dari pemerintah.

2. Meningkatkan daya saing antar daerah.

3. Meningkatkan pelayanan umum untuk masyarakat di daerah.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

5. Meningkatkan kerjasama antara lembaga dalam pemerintah dan luar pemerintah dalam pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia.

6. Menggunakan anggaran negara dengan sebaik-baiknya dan pengawasan yang ketat sehingga dana pembangunan tidak di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

4. Kebijakan Ekonomi

Penetapan sistem serta kebijakan ekonomi yang belum jelas dapat memiliki pengaruh antara lain keagamaan pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi cenderung menunggu kekebijakan ekonomi yang tepat, dan keraguan investor untuk berinvestasi.

b. Ancaman Eksternal

1. Ketergantungan Terhadap Asing

Ketergantungan yang tinggi terhadap asing dapat mengakibatkan antara lain Indonesia dibanjiri barang-barang dari luar negeri perekonomian Indonesia dapat dikuasai pemodal asing dan terdesaknya barang-barang buatan dalam negeri .

2. Daya Saing

Daya Saing yang rendah dapat mengakibatkan antara lain produk-produk yang dihasilkan perusahaan dalam negeri tidak diminati konsumen banyak perusahaan dalam negeri yang tutup dan pengangguran akan meningkat.

3. Kinerja Ekonomi Yang Belum Baik

Kinerja ekonomi yang belum baik dapat mengakibatkan antara lain tidak stabilnya perekonomian jangka pendek dan buruknya prospek ekonomi jangka panjang .

ANCAMAN DI BIDANG SOSIAL

Ancaman di bidang sosial didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidakadilan . Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 (BPPI 2008), isu-isu tersebut lama-kelamaan dapat menjadi kuman penyakit yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme. Watak kekerasan dikhawatirkan berkembang seperti api dalam sekam di kalangan masyarakat. Ini dapat menjadi pendorong konflik antarmasyarakat atau konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah .

Menurut BPPI 2008, konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada dasarnya timbul akibat watak kekerasan. Watak kekerasan itu pula yang mendorong tindakan kejahatan termasuk perusakan lingkungan dan bencana buatan manusia. Faktor-faktor tersebut berproses secara meluas serta menghasilkan Efek domino sehingga dapat melemahkan kualitas bangsa Indonesia.

CONTOH KASUS ANCAMAN PADA BIDANG SOSIAL

a. Isu – isu Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll. Cara menanggulangi kemiskinan antara lain :

1. Meningkatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki penduduk miskin

2. Memberikan program penyuluhan dan pembekalan keterampilan

3. Menyediakan pasar-pasar bagi penjualan produksi penduduk

4. Membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, agar masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dapat bekerja.

b. Kebodohan

Kebodohan yang dialami oleh beberapa orang memang mengakibatkan efek yang negatif pada dirinya sendiri. Biasanya mereka yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang kurang, akan membuat dirinya merasa minder dan tidak percaya diri untuk bergaul dengan orang lain. Kebodohan adalah keadaan dan situasi disaat kurangnya pengetahuan terhadap sesuatu informasi bersifat subjektif. Hal ini tidak sama dengan tingkat kecerdasan yang rendah (kedunguan), seperti kualitas intelektual dan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang.

Penyebab daripada Kebodohan :

1. Kemalasan

2. Kesadaran yang kurang akan pentingnya ilmu.

3. Kurang Bergaul ( Cenderung Menyendiri ).

Cara Mengatasi Kebodohan :

1. Rajin

2. Pandai Bergaul

Dampak Kebodohan : Mudah diremehkan , Patah Semangat , Kriminalitas

c. Keterbelakangan

Jika ditinjau dari segi penguasaan teknologi, indonesia masih dikategorikan negara berkembang. Ciri lain negara adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendah tingkat keterampilan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurang modal, kurangnya produktivitas tenaga kerja, serta lemahnya tingkat manajemen usaha. Untuk mengatasi keterbelakangan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, melakukan pertukaran tenaga ahli, melakukan transfer teknologi dari negara-negara maju.

d. Ketidakadilan

Ketidakadilan adalah perilaku hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku dan tidak seimbang dengan yang diperbuat.

Faktor dari ketidakadilan :
mementingkan diri sendiri , memihak pada orang lain , kurang memiliki kesadaran hukum , egoisme
Cara melepaskan diri dari ketidakadilan :
Berpegangan teguh pada pilar keadialan ( UUD / HUKUM yang berlaku ) melaporkan orang yang memihak atas dasar ketidakadilan

Contoh Kasus :

Kasus seorang Nenek di Banyumas

divonis 1,5 tahun kurungan, adalah salah satu contoh ketidakadilan di Indonesia. Hanya mencuri 3 buah kakao yang mungkin harganya kurang dari 10.000 sedangkan para koruptor yang
mencuri uang negara milyaran terkadang banyak memanfaatkan uangnya
untuk memperoleh kurungan yang tidak setimpal dengan apa yang mereka
lakukan,disitu pula banyak mafia hukum yang memanfaatkan para koruptor
yang memiliki uang untuk dijadikan alasan supaya mereka dapat
memperoleh kurungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan Undang-undang yang telah di tetapkan.

ANCAMAN DIBIDANG BUDAYA

Menurut BPPI 2008 , ancaman di bidang budaya timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam globalisasi . Hal ini ditandai masuknya nila-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung dan mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia . Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi “ kampung global “ dengan interaksi antarmasyarakat berlangsung dalam waktu yang nyata ( real time ) . Akibatnya yang terjadi tidak hanya transfer informasi , tetapi juga nilai-nilai luar serta merta dan dapat sulit dikontrol .

Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri.

b. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.Seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya dan sebagainya 181 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

c. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya.

d. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting dan sebagainya .

e. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial.

f. Semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

ANCAMAN DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana "bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan". Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar.

Pertahanan dan Keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahan dan keamanan bangsa Indonesia berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang datang dari luar dan dalam, yang langsung dan tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD l945.

Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dapat dilihat dari ancaman militer . Ancaman militer menurut BPPI 2008 adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan Negara , keutuhan wilayah Negara , dan keselamatan segenap bangsa . BPPI 2008 juga menyatakan bahwa ancaman militer dapat berupa agresi , pelanggaran wilayah , pemberontakan bersenjata , sabotase , spionasi , aksi terror bersenjata , ancaman keamanan laut dan udara , serta konflik komunal .

CONTOH KASUS DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

a. Agresi

Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut, dan juga membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut . Contoh kasus agresi yang pernah terjadi di Indonesia adalah Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947) dan II (19 Desember 1948). Agresi bisa dilakukan dengan cara :

1. Invasi.

Merupakan suatu bentuk aksi militer dimana angkatan bersenjataatau suatu negara yang berusaha memasuki daerah yang telah dikuasaioleh negara lain, yang bertujuan untuk menguasai daerah tersebut ataubahkan mengubah pemerintahan yang berkuasa.

Invasi ini bisa menjadi salah satu penyebab perang dan bisa digunakan sebagai salah satu strategi untuk menyelesaikan perang, atau bahkan bisa menjadi inti dari perang itu sendiri. Tujuan akhir dari invasi ini biasanya merujuk dalam skala yang besar dan dengan jangka waktu yang panjang, dan pasukan yang besar sangat dibutuhkan dalam mempertahankan daerah yang diinvasinya. Contoh invasi adalah invasi Indonesia ke Malaysia dan Timor Leste.

2. Bombardemen.

Bombardemen merupakan suatu bentuk penggunaan senjata atau bom yang dilakukan oleh musuh melalui angkatan udara.

3. Blokade.

Blokade merupakan suatu bentuk pengepungan (penutupan) suatu daerah, kawasan, tempat atau negara, sehingga orang-orang, barang, kapal dan sebagainya tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Blokade merupakan salah satu hal yang hampir ada di semua bentuk kampanye militer serta alat pilihan untuk melakukan peperangan ekonomi melawan negara musuh. Ada 3 jenis blokade, yakni, blokade laut; blokade listrik, dan; pengepungan. Contoh dari blokade adalah Blokade Berlin.

b. Pelanggaran Wilayah

Pelanggaran Wilayah merupakan suatu bentuk tindakan dengan memasuki suatu wilayah tanpa izin, baik itu oleh pesawat terbang tempur maupun kapal-kapal perang. Salah satu contohnya adalah Helikopter yang berpenumpang Menteri Pertanian Malaysia mendarat di daerah Nunukan.

c. Sabotase

Sabotase merupakan tindakan pengrusakan yang dilakukan secara terencana, yang disengaja dan tersembunyi terhadap peralatan, personel serta aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat, kehancuran ini menimbulkan efek atau dampak psikologis yang besar. Sabotase bisa dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti contohnya infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain sebagainya.

d. Pemberontakan Bersenjata

Pemberontakan merupakan cara, proses, perbuatan memberontak atau menentang terhadap kekuasaan yang sah. Contoh yang terjadi adalah Pemberontakan G30S/PKI.

e. Aksi Teror Bersenjata

Aksi Teror Bersenjata merupakan aksi yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme di dalam negeri atau luar negeri yang bereskalasi tinggi sehingga bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Contoh aksi ini adalah aksi serangan bom di sarinah jakarta 2016.

f. Ancaman Laut dan Udara

Gangguan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang menggangu stabilitas keamanan wilayah nasional indonesia. Kondisi geografis indonesia yang memiliki wilayah perarian dan wilayah udara terbentang luas menjadikan pelintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim mauoun dirgantara. Hal ini berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara.

Ancaman keamanan laut dan udara yang perlu diwaspadai anatara lain sebagai berikut :

1. Pembajakan atau perompakan

2. Penyeludupan narkoba, senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa.

3. Penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut

g. Konflik Komunal

Konflik komunal ialah pergeseran nilai dan disintegrasi norma yang cenderung membangkitkan ketidakharmonisan sehingga mengarah ke kegiatan yang lainnya dengan kepercayaan kepada indentitas. Indonesia pernah mengalami konflik komunal ini. Contoh : Mesuji belum tuntas muncul masalah lagi yaitu bentrok di Kalianda .

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

§ Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga tercipta keserasian dan Keselarasan secara nasional.

§ Posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia.

§ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Inteljen Negara , Ancaman adalah setiap upaya , pekerjaan , kegiatan , dan tindakan , baik dari dalam negeri maupun luar negeri , yang dinilai dan/atau dibuktikan dapa membahayakan keselamatan bangsa , keamanan , kedaulatan , keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan kepentingan nasional di berbagai aspek , baik ideology , politik , ekonomi , social budaya , maupun pertahanan dan keamanan.

§ Ancaman Integrasi Nasional Dalam Bidang Ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah Negara yaitu Pancasila

§ Ancaman Integrasi Nasional Dalam Bidang Politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatas namakan politik

§ Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan Internasional.ancaman ekonomi dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Ancaman Internal, dapat berupa inflasi, pengangguran, infranstruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas.

2. Ancaman Eksternal, dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidak siapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan pada pihak asing.

§ Ancaman di bidang sosial didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidakadilan . Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 (BPPI 2008), isu-isu tersebut lama-kelamaan dapat menjadi kuman penyakit yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme.

§ Menurut BPPI 2008 , ancaman di bidang budaya timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam globalisasi . Hal ini ditandai masuknya nila-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung dan mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia

§ Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dapat dilihat dari ancaman militer . Ancaman militer menurut BPPI 2008 adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan Negara , keutuhan wilayah Negara , dan keselamatan segenap bangsa .

B. SARAN

Sebagai Generasi penerus Bangsa , Kita harus memahami dan mewujudkan keadilan, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bangsa, dan sebagianya. Dengan demikian, uapaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu terus dilakukan agar terwujud integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu karena pada hakikatnya integrasi nasional tidak lain menunjukkan tingkat kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan. Pada akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman, dan tentram.

Selain itu , Pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntunan bagi setiap individu dalam bertindak dan membangun serta memelihara tuntutan bangsa yang terintegrasi secara nasional demi keutuhan NKRI yang dikenal dengan masyarakat multikultural. Oleh karena itu, implementasi atau penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.kartikaafriyanti.blogspot.co.id

http://www.klikpengertian.com/2016/01/ancaman-terhadap-integrasi-nasional.html

http://khoirunnisasalsabila.blogspot.co.id/2016/05/ancaman-integritas-dalam-berbagai-bidang.html

http://fahimahalkayyis.blogspot.co.id/2015/05/ancaman-integrasi-nasional-dalam-bidang.html

http://www.kuttabku.com/2017/01/contoh-ancaman-terhadap-negara-dan-ideologi-pancasila-di-bidang-ideologi-politik-ekonomi-sosial-budaya-dan-di-bidang-pertahanan-dan-keamanan.html

https://prezi.com/s-q80bj-k7qd/pertahanan-dan-keamanan-nasional/

http://nidiapuspavitaloka.blogspot.co.id/2012/04/contoh-kasus-ketahanan-nasional-budaya.html

http://rahayutrisnadewi.blogspot.co.id/2013/05/ancaman-terhadap-ketahanan-nasional.html

http://fahimahalkayyis.blogspot.co.id/2015/05/ancaman-integrasi-nasional-dalam-bidang.html,

https://prezi.com/ddrkb4jjyjfr/ancaman-politik/

http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2113278-pentingnya-ideologi-bagi-suatu-negara/#ixzz1eKnMvrZr

http://id.wikipedia.org/

http://www.ingateros.com/2011/04/hati-hati-ancaman-penipuan-berkedok-aliran-nii.html

https://www.google.co.id/amp/s/jagoips.wordpress.com/2013/04/01/488/amp/

http://www.nafiun.com/2014/03/peristiwa-pemberontakan-andi-azis-di-makassar.html?m=1

https://www.google.co.id/amp/s/blog.ruangguru.com/latar-belakang-dan-tujuan-pemberontakan-prri/permesta%3fhs_amp=true